KABARBANGSA– Anggota DPRD Pandeglang Andri Nurul Anwar mendorong open bidding atau lelang jabatan empat kepala OPD harus mengedepankan asas keadilan, transparan dan profesionalisme.
Selain itu open bidding juga harus benar-benar bersih dari perbuatan melanggar hukum yakni kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN.
“Open bidding ini penting untuk mengisi kekosongan jabatan di empat OPD. Karena kalau lama-lama di jabat oleh pejabat pelaksana tugas atau Plt tidak efektif ,” kata Andri Nurul Anwar , Rabu (10/6/2026).
Ia juga berharap open bidding harus dilaksanakan secara transparan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
“Pejabat yang ikut open bidding nanti pastinya mengikuti mekanisme asesmen. Karena itu penentuan pengisian jabatan itu harus mengedepankan nilai asesmen, termasuk rekam jejak pejabatnya,” katanya.
Sementara itu, empat kursi Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pandeglang yang akan open bidding yakni Dinas Pertanian, DPMPTSP, Rumah Sakit dan Dinas Perumahan dan Permukiman.
Andri berharap dengan terisinya jabatan eselon II di Pemkab Pandeglang akan memperlancar berbagai program kerja baik urusan internal OPD maupun pelayanan publik.
“Apalagi seperti OPD membidangi proses perizinan seperti DPMPTSP dan rumah sakit merupakan OPD pelayanan dasar kepada masyarakat harus berjalan cepat. Sehingga kepentingan maayarakat dapat terakomodasi dengan maksimal,” kata Andri.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Juaeni membenarkan saat ini BKPSDM telah membuka seleksi terbuka pejabat pratama.
“Para pejabat yang akan mengikuti open bidding tersebut harus mengikuti asesmen,” kata Sekretaris BKPSDM Juaeni.
Menurut Juaeni, lelang jabatan akan dilaksanakan sesuai regulasi dan mekanisme sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ***
