Kabar Bangsa- Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pandeglang, Habibi Arafat, turun langsung ke tengah masyarakat dalam agenda Reses III Tahun Sidang 2025/2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) III.
Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi warga yang didominasi persoalan infrastruktur, pertanian, rumah tidak layak huni (RTLH), hingga dampak kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah.
Menurut Habibi, kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi harapan utama masyarakat. Baik jalan desa maupun jalan kabupaten dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Masyarakat masih sangat mendambakan pembangunan jalan, baik jalan desa maupun jalan kabupaten. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian yang akan mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Habibi, Rabu (22/7/2026).
Selain infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi perhatian serius. Ia mengungkapkan, para petani mengeluhkan keterbatasan pasokan air untuk mengairi areal persawahan, terutama di tengah musim kemarau yang mulai berdampak pada produktivitas pertanian.
Menurutnya, program Irigasi Perpompaan (Irpom) yang telah berjalan cukup membantu kebutuhan petani. Namun, jangkauan program tersebut dinilai masih belum merata sehingga masih banyak lahan pertanian yang belum tersentuh.
“Program Irpom sudah sangat membantu, tetapi belum menjangkau seluruh wilayah. Kami berharap pemerintah daerah dapat memperluas program ini agar kebutuhan air bagi petani dapat terpenuhi dan hasil pertanian tetap terjaga,” ujarnya.
Habibi juga menerima aspirasi masyarakat terkait program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ia berharap program tersebut benar-benar tepat sasaran karena masih banyak keluarga kurang mampu yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
Tak hanya itu, persoalan kekeringan dan krisis air bersih turut menjadi keluhan utama warga dalam reses tersebut. Menurut Habibi, dampak musim kemarau tidak hanya menyebabkan lahan pertanian mengering, tetapi juga menyulitkan masyarakat memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
“Persoalan kekeringan dan krisis air bersih harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga penanganannya perlu menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang diterima dalam kegiatan reses akan diperjuangkan dan disampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat menjadi bahan penyusunan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.***
